Pemerintah menetapkan peta jalan akselerasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai untuk sektor transportasi roda dua.

Fokus penggunaan motor listrik akan diprioritaskan bagi armada kurir, layanan ojek daring, dan kendaraan dinas instansi.

Penerapan prioritas tersebut dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 hingga 2030 mendatang. Sasaran utama program ini juga mencakup armada perusahaan serta masyarakat urban di kawasan kota-kota besar.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menjelaskan bahwa pemetaan skala prioritas tersebut merupakan langkah taktis dalam mendorong percepatan elektrifikasi secara nasional.

Penggunaan kendaraan untuk aktivitas operasional rutin harian dinilai memiliki efisiensi tinggi serta potensi besar dalam menekan emisi karbon.

Setelah fase awal tersebut berjalan konsisten, jangkauan program elektrifikasi akan diekspansi secara lebih masif ke seluruh wilayah Indonesia.

Perluasan jangkauan tersebut direncanakan pada kurun waktu 2031 hingga 2035.

Langkah ini menjadi fondasi penting mengingat besarnya populasi kendaraan bermotor di tanah air. Jumlah kendaraan tersebut tercatat mencapai 172,94 juta unit hingga akhir 2025.

Skala populasi yang masif menuntut kesiapan industri manufaktur serta keandalan pasokan listrik. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pengisian daya maupun stasiun penukaran baterai.

Kementerian Perindustrian memproyeksikan transisi ini harus berbanding lurus dengan penguatan struktur industri dalam negeri.

Pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik diakselerasi guna menyerap investasi baru dan memperkuat rantai pasok komponen lokal.

Aspek penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri turut menjadi fokus utama dalam kebijakan tersebut. Integrasi teknologi otomotif ramah lingkungan diharapkan memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.