Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menolak memberikan tanggapan mendalam terkait pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ia menyatakan bahwa pihak asosiasi belum dapat menilai secara spesifik karena belum memegang naskah resmi aturan tersebut.

Menurut Shinta, tidak ada gunanya berspekulasi atau berasumsi tanpa melihat langsung draf akhir dari regulasi yang telah disahkan.

Walau mengakui adanya indikasi aturan yang mengarah kembali ke regulasi lama, asosiasi tetap berfokus pada isu modern seperti pelatihan kerja.

Rapat Paripurna DPR sebelumnya telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa.

Regulasi baru ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan beleid tersebut dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas dan adil bagi pekerja.

Poin penting dalam aturan tersebut mencakup kesetaraan di tempat kerja, perlindungan pencari kerja, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian Beleid dan Penyatuan Norma

Panitia Kerja mencatat bahwa regulasi baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan secara komprehensif.

Undang-undang ini juga menyatukan norma dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa aturan tersebut diharapkan mampu memberikan pelindungan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini.