Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan penerapan satu jenis paspor nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 2027 mendatang.

Salah satu perubahan utama yang disiapkan adalah penggunaan nomor paspor yang tetap sama meskipun pemegangnya melakukan penggantian buku paspor.

Rencana tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada bulan Desember 2025 lalu.

Masyarakat saat ini masih mengenal beberapa jenis paspor berbeda, seperti paspor biasa non-elektronik serta paspor elektronik dengan bahan laminasi dan polikarbonat.

Melalui kebijakan satu jenis paspor nasional, berbagai perbedaan jenis dokumen tersebut nantinya akan dihapuskan secara bertahap oleh pemerintah.

Kemenimipas meminta agar sisa stok paspor yang tersedia dapat diselesaikan penggunaannya sepanjang tahun 2026.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan roadmap teknis serta regulasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut pada 2027.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan pada Juli 2026 bahwa paspor nasional baru ini akan menggunakan bahan polikarbonat.

Ditjen Imigrasi juga tengah menyiapkan konsep single identity agar setiap orang memiliki satu nomor paspor tetap.

Kebijakan tersebut bukan berarti satu buku paspor dapat digunakan selamanya tanpa batas waktu.

Masa berlaku fisik buku paspor tetap memiliki batasan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permen Imipas Nomor 11 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Juli 2026, masa berlaku paspor biasa paling lama adalah 10 tahun.

Hal yang direncanakan berlaku seumur hidup adalah nomor identitas paspornya, bukan masa berlaku dokumen fisik itu sendiri.

Sistem baru ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak perlu menyesuaikan nomor setiap kali memperbarui buku paspor.

Nomor yang tidak berubah juga dinilai mampu membantu proses pendataan serta integrasi identitas di dalam sistem keimigrasian.

Bagi pemerintah, kebijakan satu jenis paspor ditujukan untuk menyederhanakan layanan sekaligus meningkatkan keamanan dokumen perjalanan.

Hingga Oktober 2026, penerapan kebijakan satu jenis paspor ini masih berada dalam tahap persiapan menuju target tahun 2027.

Kemenimipas terus melakukan evaluasi layanan keimigrasian, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan sarana dan prasarana.