Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Melalui aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pengampu layanan ojek online.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan penunjukan itu dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis pagi.

Pemerintah bersama DPR telah menyepakati pembentukan forum komunikasi atau sekretariat bersama yang melibatkan tiga kementerian terkait.

Tiga kementerian tersebut meliputi Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Forum komunikasi ini dipimpin langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi aturan berjalan lancar.

Berdasarkan pembagian wewenang dalam perpres, Kementerian Perhubungan bertugas mengatur angkutan orang beserta tarifnya.

Sementara itu, Kementerian Komdigi memegang tanggung jawab dalam mengatur regulasi terkait barang dan makanan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mengawal perjanjian kemitraan antara aplikator dan para pengemudi.

Selain itu, pembentukan sekretariat bersama ini diharapkan dapat membuat koordinasi antar-kementerian berjalan dengan baik dalam merumuskan aturan turunan.

Peraturan Presiden Nomor 27/2026 ini resmi dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi ekosistem transportasi berbasis platform digital di Tanah Air.