Pelaku UMKM mendapat napas tambahan dua tahun. Kewajiban sertifikasi halal yang mestinya berlaku Oktober 2026 kini resmi digeser ke 2028, dan topik ini menjadi bahasan talkshow OASE Tribunnews edisi Jumat, 30 Oktober 2026.

Acara tersebut disiarkan langsung mulai pukul 11.00 WIB lewat YouTube Tribunnews, menghadirkan Prof. Ir. Yuny Erwanto, Guru Besar Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebagai catatan, kabar ini adalah pengumuman jadwal talkshow, bukan rangkuman isi diskusi yang sudah berlangsung. Tema yang diusung adalah "Wajib Halal Ditunda Jadi 2028, Peluang atau Tantangan?"

Dasar Penundaan: Revisi PP 42/2024

Penundaan diputuskan lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tenggat kewajiban sertifikasi halal, yang difokuskan pada pelaku UMKM, berubah dari Oktober 2026 menjadi hingga 17-18 Oktober 2028.

Bagi sebagian pelaku usaha, tenggat baru ini adalah peluang menyiapkan berkas dan proses produksi. Namun ada pula kekhawatiran bahwa kelonggaran waktu justru membuat persiapan kembali tertunda.

Target Sehati Dinilai Belum Tercapai

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai banyak pelaku UMKM belum siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Penilaian itu dikaitkan dengan target kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebanyak 1,35 juta untuk 2026, yang menurut penilaiannya tidak tercapai sampai batas 18 Oktober 2026.

Perlu digarisbawahi, pernyataan soal target Sehati tersebut bersumber dari penilaian Maman Abdurrahman, bukan dari dokumen resmi BPJPH yang ditampilkan dalam artikel sumber.

Talkshow OASE edisi ini pun diarahkan untuk menjawab pertanyaan lanjutan: langkah apa yang perlu diambil UMKM, pegiat halal, dan pemerintah selama dua tahun penundaan, supaya 2028 tidak kembali diundur.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti pembahasannya, siaran langsungnya dapat disimak pada jadwal yang telah diumumkan tersebut.