Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Aturan baru ini mencakup 23 bab serta 313 pasal yang mengatur hubungan kerja, pengupahan, hingga tenaga kerja asing.

Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan beleid ini menyatukan norma dari undang-undang sebelumnya.

Beleid itu dirancang untuk memberikan aturan yang lebih jelas serta relevan dengan dinamika dunia kerja.

Tanggapan Serikat Pekerja dan Pengamat

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyambut baik pengesahan undang-undang ini sebagai momentum penting.

Pihak serikat buruh menilai pemisahan aturan dari klaster cipta kerja berhasil memasukkan sejumlah aspirasi pekerja.

Aspirasi tersebut mencakup pembatasan outsourcing, kejelasan status PKWT, hingga alokasi anggaran pelatihan.

Di sisi lain, pengamat dari Center of Economic and Law Studies menilai hasil akhir regulasi terasa antiklimaks.

Kritik juga dilayangkan terkait proses penyusunan yang dinilai minim keterlibatan partisipasi publik secara bermakna.

Catatan lain menyoroti kompromi batas masa PKWT hingga formula pengupahan yang belum menjamin kebutuhan hidup layak.

Serikat pekerja dan pengamat sepakat mengawal aturan pelaksana agar hak-hak dasar buruh tidak tergerus.