Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan resmi memperketat mekanisme pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan.

Aturan tersebut mewajibkan pihak perusahaan tetap membayar upah pekerja selama sengketa berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme Sengketa dan Gugatan PHK

Perusahaan diwajibkan memberikan pemberitahuan dan memanggil pekerja untuk menjalani perundingan bipartit sebelum melakukan pemutusan.

Jika kesepakatan gagal tercapai, perselisihan dapat berlanjut melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pekerja yang menolak rencana pemutusan hubungan kerja dapat mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Selama proses hukum berjalan hingga tingkat Mahkamah Agung, kedua belah pihak tetap harus menjalankan kewajiban masing-masing.

Pengusaha wajib membayarkan upah pekerja secara penuh, sementara pekerja tetap datang dan menjalankan perintah kerja di perusahaan.

Sanksi Pidana bagi Perusahaan

Aturan anyar ini juga memuat ketentuan pidana bagi perusahaan yang menolak menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah.

Selain itu, regulasi baru memberikan ruang bagi buruh untuk melakukan intervensi dalam persidangan kepailitan perusahaan.

Langkah tersebut bertujuan agar majelis hakim dan kurator mendahulukan pembayaran hak-hak pekerja yang terdampak pailit.

Rancangan undang-undang ini sebelumnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR setelah melalui serangkaian pembahasan Panitia Kerja.

Dokumen final undang-undang tersebut masih memerlukan proses sinkronisasi antarpasal sebelum dapat diakses secara luas.