Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru secara resmi mengatur pemberian hak pesangon bagi pekerja kontrak dan pegawai alih daya atau outsourcing.

Besaran kompensasi tersebut dihitung berdasarkan masa kerja dengan batas maksimal kontrak selama empat tahun.

Ketentuan Hitungan Pesangon dan Batasan Outsourcing

Pekerja kontrak dan outsourcing akan menerima pesangon dengan hitungan satu bulan upah untuk setiap satu tahun masa kerja.

Nilai pesangon maksimal yang dapat diperoleh pekerja mencapai empat bulan upah karena batas masa kontrak paling lama adalah empat tahun.

Undang-undang baru ini juga membatasi jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga alih daya secara lebih spesifik.

Penggunaan pekerja outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis kegiatan penunjang perusahaan.

Empat kegiatan penunjang tersebut meliputi layanan katering makanan, keamanan, kebersihan, serta pengemudi.

Kewajiban Khusus Sektor Pertambangan dan BUMN

Aturan baru menetapkan ketentuan khusus bagi perusahaan badan usaha milik negara serta sektor pertambangan dan perminyakan.

Perusahaan seperti Pertamina, PLN, hingga perusahaan tambang diwajibkan membentuk anak perusahaan untuk mengelola pekerja alih daya.

Skema tersebut bertujuan agar hubungan kerja pekerja alih daya menjadi lebih jelas terkait kepastian pendapatan dan jaminan sosial.

Rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.