Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan tanggapan terkait usul aktivitas literasi warga binaan menjadi indikator remisi di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Abdul, sistem pemasyarakatan semestinya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

Sistem tersebut harus memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri serta mengembangkan kemampuan.

Ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai warga binaan.

Aktivitas di dalam lapas seharusnya diarahkan pada proses pembinaan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat.

Abdul menyebut keberhasilan sistem pemasyarakatan secara luas juga dilihat dari berkurangnya tindak pidana yang dilakukan kembali oleh mantan narapidana.

Karena itu, produktivitas warga binaan dalam kegiatan literasi layak dipertimbangkan dalam pemberian pengurangan masa hukuman.

Kendati demikian, penerapan indikator tersebut memerlukan mekanisme penilaian yang jelas dan objektif.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar aktivitas literasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengurangan masa pidana.

Abdul menjelaskan bahwa penilaian yang objektif dapat dilakukan dengan menilai karya literasi yang benar-benar dihasilkan warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas.

Gagasan yang diusulkan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya ini memang diarahkan untuk memperkuat orientasi pemasyarakatan agar tidak sekadar menjadi tempat menjalani hukuman semata.

Melalui kegiatan membaca dan menulis, warga binaan diharapkan dapat mengalami perubahan perilaku serta peningkatan kapasitas yang berguna saat kembali ke tengah masyarakat.