Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto menyampaikan pandangannya terkait standar operasional kepolisian di hadapan para anggota dewan.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan kekuatan oleh aparat harus sah secara hukum serta terdokumentasi dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR yang berlokasi di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut Suyudi, tindakan kepolisian yang terukur ini juga harus bersifat proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selain urusan penegakan aturan, ia turut menyoroti pentingnya pengamanan unjuk rasa damai sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Peserta aksi damai dipastikan akan mendapat perlindungan, sementara pelaku tindakan kekerasan bakal ditindak berdasarkan perilaku serta bukti.

Sejumlah isu lain turut menjadi perhatian utama dalam pemaparannya, termasuk konflik sosial, situasi di Papua, hingga penanganan judi online.

Berbagai persoalan tersebut dinilai memerlukan pola penanganan yang berbeda namun tetap berjalan dalam satu koridor hukum yang sama.

Deretan persoalan lain yang masuk dalam daftar prioritas penanganannya meliputi keamanan perbatasan, premanisme, kejahatan jalanan, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, aksi debt collector serta kejahatan siber juga menjadi sorotan penting yang menuntut pola penanganan khusus dalam koridor hukum.