Kepala Urusan Umum Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Deni Sugiarto, mengaku tidak tahu sumber dana pembangunan 13 rumah dinas.

Sebanyak 13 unit dari total 16 rumah dinas di area lapas tersebut tidak tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin, Deni menjelaskan bahwa bangunan tersebut berdiri sejak Januari 2023.

Pembangunan itu selesai pada April 2023 dan dikerjakan pada masa kepemimpinan Kalapas sebelumnya, yaitu Usman Madjid.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, sempat mencecar Deni terkait izin pembangunan yang baru keluar status pinjam pakainya pada 2026.

Deni berdalih pembangunan dilakukan setelah mendapat izin lisan sementara dari bupati saat melakukan kunjungan.

Ia mengeklaim dirinya sama sekali tidak dilibatkan dan tidak tahu-menahu mengenai asal-usul pembiayaan pembangunan belasan rumah dinas tersebut.

Sebelumnya, hasil inspeksi mendadak Ombudsman pada 25 September menemukan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area lapas.

Fasilitas tersebut meliputi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, hingga kulkas.

Tim Ombudsman mendapati salah satu penghuni fasilitas itu berstatus narapidana dan mengaku membayar untuk menempatinya.

Pihak lapas kemudian menyatakan bahwa bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.