Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Mashudi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya di berbagai lembaga pemasyarakatan.

Ia meminta agar seluruh bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan segera ditertibkan dan dibongkar.

Instruksi tersebut disampaikan usai pelaksanaan rapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Senin.

Mashudi menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada para pejabat yang mengabaikan perintah pembongkaran ini.

Kebijakan penertiban ini mencakup belasan bangunan rumah dinas di Lapas Cibinong yang tidak tercatat di SIMAK BMN.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini masih mendalami asal-usul sumber pendanaan dari belasan bangunan tersebut.

Temuan ini mencuat menyusul hasil sidak yang dilakukan oleh Ombudsman pada tanggal 25 September di area Lapas Cibinong.

Tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang diakui pihak lapas sebagai rumah dinas jabatan.

Salah satu penghuni fasilitas mewah tersebut merupakan warga binaan yang mengaku harus membayar untuk menempatinya.

Fasilitas mewah di dalam bangunan tersebut diketahui memiliki kelengkapan lengkap mulai dari ruang tamu hingga peralatan elektronik seperti televisi dan kulkas.

Pemeriksaan lebih lanjut terkait temuan ini masih terus berjalan untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan.