Tanggapan KPK Terkait Isu Kode Menteri RAMA dalam Sidang Silmy Karim
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan respons terkait kemunculan kode RAMA dalam surat dakwaan eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.
Kode tersebut merujuk pada seorang menteri yang diduga menerima aliran dana dari pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing.
Tanggapan KPK dan Pembuktian Sidang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa seluruh fakta yang muncul dalam persidangan akan diuji melalui proses pembuktian hukum.
Pihak lembaga antirasuah menyebut pemanggilan saksi-saksi lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian serta arahan dari majelis hakim.
Bantahan Menteri Imipas
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto dengan tegas membantah tudingan penerimaan setoran bulanan atau mingguan tersebut.
Ia mengaku tidak pernah merasa menerima aliran dana dan menyatakan selalu mengingatkan jajarannya agar menghindari tindakan korupsi.
Rincian Aliran Dana dan Dakwaan
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum membeberkan adanya permintaan uang tidak resmi dari pengurusan dokumen keimigrasian WNA.
Uang loket tersebut dikumpulkan atas instruksi pejabat terkait untuk memenuhi setoran kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Imipas.
Berdasarkan surat dakwaan, pembagian jatah tersebut mencakup kode RAMA untuk menteri sebesar Rp40 juta setiap pekan serta alokasi dana bagi pejabat lainnya.
Sejumlah nama pejabat lain yang turut disebut dalam perkara ini meliputi Sekretaris Jenderal, pelaksana tugas direktur jenderal, hingga wakil menteri.
Silmy Karim sendiri didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Tindakan rasuah tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya yang penuntutannya dilakukan secara terpisah oleh lembaga antirasuah.
Menanggapi bantahan yang disampaikan, Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana tersebut.
Pensiunan jenderal Polri itu mengeklaim telah berulang kali mengingatkan jajarannya dalam setiap evaluasi agar tidak terlibat praktik korupsi.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






