Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan respons terkait kemunculan kode RAMA dalam surat dakwaan eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

Kode tersebut merujuk pada seorang menteri yang diduga menerima aliran dana dari pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing.

Tanggapan KPK dan Pembuktian Sidang

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa seluruh fakta yang muncul dalam persidangan akan diuji melalui proses pembuktian hukum.

Pihak lembaga antirasuah menyebut pemanggilan saksi-saksi lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian serta arahan dari majelis hakim.

Bantahan Menteri Imipas

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto dengan tegas membantah tudingan penerimaan setoran bulanan atau mingguan tersebut.

Ia mengaku tidak pernah merasa menerima aliran dana dan menyatakan selalu mengingatkan jajarannya agar menghindari tindakan korupsi.

Rincian Aliran Dana dan Dakwaan

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum membeberkan adanya permintaan uang tidak resmi dari pengurusan dokumen keimigrasian WNA.

Uang loket tersebut dikumpulkan atas instruksi pejabat terkait untuk memenuhi setoran kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Imipas.

Berdasarkan surat dakwaan, pembagian jatah tersebut mencakup kode RAMA untuk menteri sebesar Rp40 juta setiap pekan serta alokasi dana bagi pejabat lainnya.

Sejumlah nama pejabat lain yang turut disebut dalam perkara ini meliputi Sekretaris Jenderal, pelaksana tugas direktur jenderal, hingga wakil menteri.

Silmy Karim sendiri didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Tindakan rasuah tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya yang penuntutannya dilakukan secara terpisah oleh lembaga antirasuah.

Menanggapi bantahan yang disampaikan, Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana tersebut.

Pensiunan jenderal Polri itu mengeklaim telah berulang kali mengingatkan jajarannya dalam setiap evaluasi agar tidak terlibat praktik korupsi.