Di tengah pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang diikuti jutaan siswa, Ombudsman RI membuka posko pengaduan khusus. Langkah ini diambil agar setiap kendala selama ujian bisa dilaporkan secara resmi dan ditindaklanjuti, bukan sekadar ramai di media sosial.

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menjelaskan, TKA yang diatur lewat Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 adalah pelayanan publik. Karena itu, bila ada prosedur yang diduga menyimpang, perlakuan yang tidak adil, informasi yang tidak jelas, atau layanan yang macet tanpa penanganan, masyarakat berhak mengadukannya.

Pengumuman pembukaan posko disampaikan pada Rabu, 28 Oktober 2026, ketika pelaksanaan TKA jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat sudah berjalan sejak Senin, 26 Oktober 2026. Jumlah pesertanya tidak sedikit: sekitar 3,86 juta siswa terdaftar di seluruh Indonesia.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan Pelapor

Kemendikdasmen melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis ke posko pengaduan TKA. Posko tersedia di tiga tingkatan, yakni kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat, sehingga pelapor bisa memilih jalur yang sesuai.

Agar laporan bisa diperiksa, pelapor diminta mencantumkan identitas diri dan pihak yang dilaporkan, uraian bentuk pelanggaran, lokasi dan waktu kejadian, bukti pendukung, serta keterangan saksi mata bila ada. Identitas pelapor sendiri dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara.

Setelah laporan diterima, penyelenggara akan menganalisis informasi yang masuk, meninjau lokasi kejadian bila diperlukan, dan membahas hasil pemeriksaan melalui rapat untuk menentukan tindak lanjut. Artinya, laporan yang masuk tidak serta-merta berujung sanksi tanpa proses pemeriksaan.

Pengawasan Kamera dan Zoom

Selain jalur pengaduan, pengawasan ruang ujian juga diperketat. Penyelia memantau pelaksanaan lewat kamera dan aplikasi Zoom, berdampingan dengan petugas yang berjaga langsung di ruang ujian. Sistem asesmen daring dilaporkan disiapkan untuk melayani hingga 900 ribu peserta secara bersamaan, mengingat besarnya jumlah peserta.

Bagi siswa yang masih akan menghadapi sesi berikutnya, pesan yang bisa dipegang sederhana saja: kerjakan dengan jujur, simpan bukti bila menemukan kejanggalan, dan laporkan lewat posko resmi. Jalur pengaduan yang tersedia, baik dari Ombudsman maupun Kemendikdasmen, dibuat justru agar kecurangan tidak dibiarkan dan peserta yang dirugikan mendapat penanganan.