Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki upaya hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak.

Selain itu, Gibran juga disebut tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.

Pihak kementerian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut surat tersebut.

Pencabutan itu sekaligus menyatakan surat keterangan tertanggal 6 Agustus 2019 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yusril turut menyoroti gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait persoalan suket pendidikan tersebut.

Ia menduga majelis hakim akan menghentikan persidangan karena objek sengketa dalam perkara tersebut telah resmi dicabut oleh kementerian.

Jalan Buntu Kasus Suket Gibran

Yusril mengungkapkan bahwa sempat ada dorongan agar Dirjen Dikdasmen mengajukan peninjauan kembali.

Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di PTUN dilarang mengajukan upaya hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menyebut situasi itu serupa dengan posisi jaksa yang tidak diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pidana.

Oleh karena itu, langkah hukum lanjutan dinilai sudah tertutup rapat.

Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.

Aturan itu resmi mencabut surat keterangan terdahulu yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dengan ditariknya dokumen tersebut, kementerian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yusril memastikan persidangan di PTUN Jakarta juga kehilangan objek sengketa akibat pencabutan ini.