Pencabutan Suket Pendidikan Bikin Gibran Tak Bisa Tempuh Jalur Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki upaya hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Yusril menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak.
Selain itu, Gibran juga disebut tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.
Pihak kementerian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut surat tersebut.
Pencabutan itu sekaligus menyatakan surat keterangan tertanggal 6 Agustus 2019 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril turut menyoroti gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait persoalan suket pendidikan tersebut.
Ia menduga majelis hakim akan menghentikan persidangan karena objek sengketa dalam perkara tersebut telah resmi dicabut oleh kementerian.
Jalan Buntu Kasus Suket Gibran
Yusril mengungkapkan bahwa sempat ada dorongan agar Dirjen Dikdasmen mengajukan peninjauan kembali.
Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di PTUN dilarang mengajukan upaya hukum tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebut situasi itu serupa dengan posisi jaksa yang tidak diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pidana.
Oleh karena itu, langkah hukum lanjutan dinilai sudah tertutup rapat.
Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.
Aturan itu resmi mencabut surat keterangan terdahulu yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dengan ditariknya dokumen tersebut, kementerian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Yusril memastikan persidangan di PTUN Jakarta juga kehilangan objek sengketa akibat pencabutan ini.
Update Terbaru
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB






