Sebanyak delapan partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat menyusun naskah akademik RUU Pemilu setebal 200 halaman.

Ketua Umum GKSR Said Iqbal menyatakan naskah tersebut memuat 30 isu penting seputar pemilu sebagai masukan untuk pembahasan di DPR.

Koalisi menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dan mengusulkan angka tersebut cukup berada di 1 persen.

Usulan itu juga mencakup pertimbangan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI serta penerapan stembus accord sejak awal.

GKSR turut mengusulkan perubahan skema verifikasi bagi partai calon peserta pemilu agar lebih adil.

Partai pemilik kursi di parlemen diusulkan tidak perlu melalui tahapan verifikasi administrasi maupun faktual di KPU.

Sementara itu, partai non-parlemen yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya hanya perlu menjalani verifikasi administrasi saja.

Tahapan verifikasi administrasi dan faktual secara lengkap hanya diberlakukan bagi partai politik yang baru pertama kali mendaftar.

Said Iqbal menegaskan pihaknya harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Pemilu sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

Ia juga mengingatkan agar pembahasan aturan pemilu tidak dijadikan ruang pertukaran kepentingan antarpartai politik.