Komisi II DPR RI memastikan seluruh upaya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi akan dicermati.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan menyatakan bahwa pencermatan ini tidak terbatas pada putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan.

Pihaknya turut menghormati proses hukum terkait syarat pendidikan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden yang diajukan ke MK.

Menurut Irawan, berbagai masukan konstruktif mengenai isu penyelenggaraan pemilu lebih baik disampaikan langsung ke Panja.

Usulan tersebut utamanya jika berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Sebelumnya, permohonan pengujian materiil Pasal 227 huruf l UU Pemilu diajukan oleh Farhan Hilmy ke MK.

Pemohon menilai norma dalam pasal tersebut hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional di dalam negeri.

Sistem pendidikan internasional di luar negeri dinilai memiliki jalur akselerasi seperti program diploma terpadu.

Dalam perkara nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diajukan pada Rabu tersebut, pemohon menguji syarat pembuktian administratif pendaftaran.

Norma pasal yang diuji mengatur bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi satuan pendidikan menengah.