Dewan Pertimbangan Presiden memberikan respons terhadap kritik negara tetangga mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Ignasius Jonan menilai persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui kerja sama nyata antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Ia menyebut para tokoh negara tetangga melontarkan kritik terbuka alih-alih memanfaatkan kerangka ASEAN yang sudah tersedia.

Penanganan lintas batas ini merujuk pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi melalui undang-undang.

Jonan menegaskan setiap negara perlu menyiapkan peralatan, teknologi, dan personel yang memadai untuk mitigasi bencana ekologi.

Faktor geografis membuat ketiga negara saling berdekatan dan diapit oleh kawasan hutan yang sangat luas.

Ia juga mendorong investigasi bersama apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran hutan tersebut.

Banyak perusahaan yang diduga terlibat karhutla dinilai memiliki keterkaitan bisnis atau pencatatan saham di Singapura maupun Malaysia.

Sanksi yang adil dapat diterapkan secara optimal jika ketiga negara mau duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Pentingnya Duduk Bersama dan Sanksi Adil

Menurut Ignasius Jonan, persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan melontarkan kritik terbuka tanpa langkah kolaboratif yang konkrit.

Keterkaitan sejumlah perusahaan terduga pelaku karhutla dengan pihak di Singapura atau Malaysia menjadi alasan kuat perlunya penegakan sanksi yang adil dan optimal.

Ia berpesan agar bencana ekologi di kawasan ini disikapi dengan kerja sama dan koordinasi erat tanpa harus saling menghina.