Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat mendesak dilakukan di tengah dinamika dunia abad ke-21 yang semakin bergolak.

Hal tersebut disampaikan Sugiono ketika berpidato di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada hari Sabtu waktu setempat.

Indonesia meyakini bahwa lembaga multilateral seperti PBB harus terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman agar tetap relevan.

Meskipun demikian, peran PBB sebagai wadah kepentingan berbagai negara dinilai masih belum tergantikan dalam mencari jalan tengah atas konflik tanpa kekerasan.

Sistem multilateral yang tepat untuk abad ini adalah sistem yang lebih representatif, ulet, serta mampu membawa hasil nyata bagi masyarakat dunia.

Selain reformasi institusi PBB, Indonesia juga mendorong pembaruan pada arsitektur keuangan internasional secara menyeluruh.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan sistem keuangan global dapat memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dengan lebih baik.

Kemampuan Indonesia berkontribusi secara konsisten di kancah internasional disebut berakar dari keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Penguatan Peran Indonesia di Panggung Global

Indonesia menyadari bahwa reformasi multilateral dan PBB tentu tidak dapat diselesaikan dalam waktu semalam saja.

Namun, tantangan global yang semakin besar menuntut dunia untuk segera mengambil tindakan nyata saat ini juga tanpa menunda-nunda lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menambahkan bahwa upaya Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional juga dijalankan melalui pemupukan persatuan dalam perbedaan serta penghargaan terhadap prinsip hak asasi manusia.

Delegasi Republik Indonesia dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB tahun 2026 ini dipimpin langsung oleh Menlu Sugiono yang sudah berada di New York sejak pekan sebelumnya untuk mengikuti berbagai pertemuan bilateral.