Lanskap korporasi di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan.

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan PSPK 1 dan PSPK 2.

Aturan tersebut membuat pelaporan ESG tidak lagi bersifat sukarela atau sekadar naratif.

Mulai tanggal 1 Januari 2027, implementasi standar ini resmi menjadi kewajiban mutlak.

Perusahaan harus mengungkapkan informasi keuangan terkait keberlanjutan dengan tingkat ketelitian tinggi.

Menunda persiapan menghadapi aturan baru ini bukan lagi sebuah pilihan bagi entitas bisnis.

Entitas yang gagal mematuhi kewajiban berisiko menghadapi disrupsi operasional yang cukup serius.

Ancaman lain meliputi pembengkakan biaya transisi hingga kehilangan akses pasar global.

Kriteria ESG dari investor global dan mitra multinasional kini semakin diperketat.

Langkah pengetatan ini diperkuat dengan hadirnya Draf Eksposur Standar Asurans Keberlanjutan 5000.

Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan standar tersebut untuk memverifikasi laporan secara independen.

Standar ini sekaligus menjadi mekanisme definitif untuk memberantas praktik greenwashing.

Indra S. Widodo selaku Managing Partner KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan memberikan penjelasan.

Penerapan standar ini merupakan transformasi strategis dan sebuah imperatif komersial bagi perusahaan.

Tahun 2026 menjadi jendela persiapan terakhir untuk merombak infrastruktur data internal.

Perusahaan dianjurkan melakukan uji coba pelaporan berdasar panduan PSPK sepanjang sisa tahun 2026.