Kejaksaan Agung saat ini sedang mempelajari laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan manipulasi harga ekspor minyak kelapa sawit mentah.

Perkara tersebut mencakup sepuluh perusahaan besar dan kini berada dalam tahap penelaahan lebih lanjut oleh tim jaksa penyidik lembaga penegak hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penanganan laporan itu masih dikaji secara menyeluruh oleh penyidik.

Pihak kejaksaan memastikan setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik secara terbuka setelah proses penelaahan selesai.

Pengusutan kasus ini berawal dari penyerahan data kementerian yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa semasa menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Penyidikan oleh Korps Adhyaksa terhadap dugaan penyelewengan tersebut secara resmi telah dimulai sejak bulan Mei pada tahun 2026.

Fokus utama dari penyidikan ini adalah praktik penentuan harga transfer atau transfer pricing yang sengaja menurunkan omzet perusahaan.

Praktik tersebut berdampak langsung pada berkurangnya kewajiban pembayaran pajak ekspor CPO yang seharusnya disetorkan kepada negara.

Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa data tambahan dari kementerian berfungsi melengkapi barang bukti penyidik.

Sebagai bagian dari pendalaman kasus, tim penyidik telah memeriksa sejumlah jajaran direksi dari PT Ivo Mas Tunggal pada Juni 2026.

Perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari Sinar Mas Agribusiness and Food Tbk yang masuk dalam daftar sembilan korporasi lainnya.

Daftar perusahaan lain yang turut terseret meliputi PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Energi Unggul Persada.

Penyelidikan Kementerian Keuangan juga mengarah pada PT Kutai Refinery Nusantara, PT Sari Dumai Sejati, Musim Mas, dan perusahaan lainnya.