Delegasi Republik Indonesia bersama perwakilan sejumlah negara melakukan aksi keluar dari ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato.

Peristiwa tersebut terjadi dalam Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada hari Kamis tanggal 24.09.2026.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi.

Aksi itu juga dilakukan sebagai wujud kecaman atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah Gaza.

Sikap tegas diplomasi ini turut mencerminkan solidaritas penuh bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa langkah ini membawa pesan nyata menolak normalisasi kekerasan.

Pernyataan tertulis tersebut dikeluarkan di Jakarta pada hari Jumat sebagai penegasan atas posisi diplomatik Indonesia di forum internasional.

Langkah tegas para diplomat Indonesia di markas PBB itu kemudian mendapat sambutan positif dari pihak Majelis Ulama Indonesia.

MUI menilai aksi tersebut selaras dengan prinsip bebas aktif serta penegakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Profesor Niam menyatakan bahwa tindakan walkout merupakan wujud komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

MUI juga menganggap langkah diplomasi di PBB itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan politik nyata termasuk kampanye boikot produk.

Sementara itu, Benjamin Netanyahu merespons gelombang walkout dari berbagai delegasi dunia dengan melontarkan sindiran keras di dalam aula sidang.

Netanyahu hadir di PBB di tengah sorotan tajam atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam pidatonya, ia juga melontarkan tuduhan kepada Wali Kota New York Zohran Mamdani yang kerap mengkritik kebijakan militer Israel.

Wali Kota New York Zohran Mamdani segera merespons narasi tersebut dengan menegaskan bahwa retorika tersebut tidak akan menghapus status hukum internasional.

Mamdani menyatakan bahwa Netanyahu tetap menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional.