Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disahkan pada 8 Oktober 2026.

Aturan baru tersebut dirancang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Zainul Munasichin selaku anggota Panitia Kerja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pembahasan sudah memasuki tahap substansi pasal.

Proses harmonisasi dengan pihak pemerintah sedang berjalan agar target pengesahan dalam rapat paripurna bisa tercapai tepat waktu.

Rancangan peraturan ini mencakup tiga tema besar yang meliputi pelindungan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta kepastian usaha.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kesejahteraan buruh.

Sejumlah isu krusial yang akan diatur di dalam undang-undang ini mencakup status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta aturan alih daya.

Selain itu, regulasi tersebut juga memuat ketentuan mengenai sistem pengupahan, pembayaran pesangon, jaminan sosial, serta pelindungan pekerja platform digital.

Menjelang target pengesahan tersebut, pihak legislatif dan eksekutif sebelumnya telah melangsungkan serangkaian pembahasan guna menyelaraskan berbagai pasal yang ada.

Regulasi anyar ini diharapkan mampu meramu berbagai kepentingan secara harmonis tanpa saling membenturkan antarsektor.