Pemerintah menyiapkan sistem digital untuk memvalidasi penerima bantuan sosial menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Sistem tersebut terintegrasi langsung dengan data kependudukan, kepemilikan tanah, dan juga kendaraan warga.

Integrasi Data Lintas Lembaga

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem dikembangkan untuk mengakurasikan data penerima bantuan.

Proses verifikasi ini bertujuan menentukan kelayakan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi mereka secara riil.

Data Dukcapil nantinya dikombinasikan dengan data Kementerian ATR/BPN untuk mengecek kepemilikan tanah.

Sistem juga terhubung dengan data kepolisian guna mendeteksi kepemilikan kendaraan bermotor.

Begitu menggunakan pemindaian wajah, nama warga langsung keluar beserta status kepemilikan asetnya.

Uji Coba dan Target Perluasan

Uji coba di Banyuwangi menunjukkan hampir 70 persen penerima bansos selama ini tidak tepat sasaran.

Sebaliknya, hampir 50 persen masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru belum mendapatkannya.

Pemerintah telah mengembangkan sistem ini ke 43 daerah kabupaten dan kota.

Target hingga akhir tahun ini mencakup sekitar 200-an daerah untuk melakukan validasi data.

Teknologi pengenalan wajah Dukcapil juga telah dimanfaatkan ribuan pihak untuk mendukung digitalisasi.

Data kependudukan tersebut turut direkonsiliasi dengan data perbankan untuk identifikasi kepemilikan rekening.