Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan pengakuan penting di persidangan.

Ia menyatakan bahwa kebijakan pembagian kuota tambahan sebanyak 50:50 merupakan arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Keterangan Terkait Arahan Presiden di Persidangan

Hilman menyebutkan bahwa informasi tersebut didapatkannya langsung dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut sendiri berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun anggaran 2023-2024.

Dalam aturan awal, kesepakatan BPIH menetapkan porsi kuota reguler sebesar 92 persen dan kuota khusus sebesar 8 persen.

Namun dalam praktiknya, tambahan kuota 20.000 dibagi rata menjadi 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 untuk jemaah khusus.

Proses Hukum dan Pihak Terdakwa

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah berdasarkan audit BPK RI.

Selain Yaqut Cholil Qoumas, terdapat sejumlah terdakwa lain yang sedang diproses hukum oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Kronologi Perbincangan Kuota Tambahan

Jaksa Penuntut Umum KPK, Greafik Loserte, sempat mengonfirmasi perihal peristiwa yang terjadi pada akhir November 2023 menjelang rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.

Hilman menerangkan bahwa dirinya sempat mempertanyakan mengapa pembagian kuota 50:50 tersebut tidak disampaikan sejak awal agar bisa dibahas lebih matang bersama DPR.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani juga mendalami Berita Acara Pemeriksaan milik Hilman terkait kapan persisnya ia mendengar pesan dari Presiden Joko Widodo.

Hilman lantas menegaskan kembali bahwa keterangan mengenai arahan tersebut ia dengar langsung dari Yaqut sebelum sidang dimulai.

Selain Hilman Latief, jaksa KPK juga menghadirkan mantan Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, sebagai saksi dalam agenda persidangan hari ini.

Empat orang terdakwa kini tengah menjalani proses hukum atas dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.