Pemilik kendaraan bermotor diimbau untuk tidak menunda pembayaran pajak rutin setiap tahunnya.

Data registrasi kendaraan dapat dihapus secara permanen apabila pajak tidak dibayar selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK lima tahunan habis.

Kendaraan yang datanya telah terhapus akan berstatus ilegal atau menjadi bodong jika masih nekat dikendarai di jalan raya.

Potensi penyitaan juga mengintai kendaraan tersebut karena dianggap tidak memiliki surat-surat sah yang terdaftar di kepolisian.

Ketentuan hukum mengenai penghapusan data registrasi ini sudah diatur secara resmi dalam undang-undang lalu lintas.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum pemberlakuan aturan tersebut.

Pejabat berwenang memiliki wewenang untuk menghapus data registrasi kendaraan yang mengalami rusak berat atau tidak melakukan registrasi ulang.

Aturan pengikatan ini berlaku secara menyeluruh bagi semua jenis kendaraan di jalan raya.

Regulasi tersebut mengikat kendaraan pribadi, kendaraan dinas pemerintah, hingga kendaraan milik badan usaha tanpa terkecuali.

Data registrasi kendaraan yang sudah dihapus sesuai ketentuan undang-undang dipastikan tidak bisa diregistrasi ulang kembali.

Sebelum tindakan penghapusan dilakukan, pihak berwenang akan mengirimkan surat peringatan secara berkala ke alamat pemilik.

Surat peringatan pertama dikirimkan langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan.

Tahapan berlanjut dengan pengiriman surat peringatan kedua selama satu bulan dan surat peringatan ketiga selama satu bulan.

Masyarakat diimbau selalu disiplin memenuhi kewajiban administrasi kendaraan demi menghindari risiko penghapusan data.

Proses balik nama dan pengurusan pajak juga perlu segera dilakukan setelah membeli kendaraan bekas.