Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan kebijakan insentif berupa keringanan denda pajak kendaraan bermotor.

Masyarakat kini mempunyai kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa harus menanggung beban sanksi administratif atau denda keterlambatan.

Program penghapusan sanksi ini mulai berjalan pada tanggal 2 November dan dijadwalkan berakhir hingga 31 Desember 2026.

Periode tersebut merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya program serupa pernah diadakan pada pertengahan tahun ini.

Kebijakan keringanan ini mencakup pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Mekanisme Penghapusan Sanksi Secara Otomatis

Warga tidak perlu repot mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan fasilitas keringanan pajak tersebut.

Sistem secara otomatis akan menghapus denda keterlambatan ketika wajib pajak melakukan proses pembayaran.

Pemilik kendaraan dapat mendatangi langsung kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap terdekat.

Selain mendatangi kantor pelayanan secara langsung, pembayaran juga bisa diselesaikan secara daring melalui aplikasi resmi.

Aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pembayaran online adalah Samsat Digital Nasional atau Signal.

Namun, fasilitas pembayaran secara online ini hanya berlaku khusus untuk pengesahan surat kendaraan tahunan saja.

Bagi pengurusan pajak kendaraan lima tahunan, pemilik tetap diwajibkan datang langsung ke kantor Samsat.

Prosedur tersebut diperlukan karena pengurusan lima tahunan membutuhkan pemeriksaan fisik kendaraan secara langsung di lokasi.

Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan online meliputi KTP asli beserta fotokopi dan STNK.

Pengguna aplikasi dapat mengikuti tahapan pendaftaran akun, verifikasi data diri, hingga memasukkan nomor registrasi kendaraan.

Setelah tagihan diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan lewat berbagai mitra perbankan, minimarket, atau platform e-commerce yang bekerja sama.