Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan terkait ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam kategori pemakzulan.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak KPU dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang berlangsung pada Rabu malam.

Penjelasan KPU Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi

KPU menyatakan para pemohon telah menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan UUD 1945, pelaksanaan kehidupan bernegara harus senantiasa didasarkan pada hukum yang berlaku.

KPU menegaskan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut memiliki kewenangan terbatas pada upaya memutus perselisihan hasil pemilihan umum saja.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 telah menyediakan mekanisme khusus mengenai proses pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai wewenang memberikan pertimbangan, namun harus didahului oleh adanya usulan dari DPR.

Pihak pemohon dalam perkara ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat, organisasi, serta perseorangan.

Para pemohon sebelumnya meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka karena masalah syarat pendidikan.

Selain itu, para pemohon juga meminta pembatalan pelantikan wakil presiden yang telah dilaksanakan oleh pihak MPR.