Badan Pengawas Pemilu menyatakan tidak ada laporan maupun temuan dugaan pelanggaran mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam agenda sidang perselisihan hasil pemilihan umum pada Rabu malam tanggal 23 September 2026.

Bagja menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 tidak menghadapi laporan atau temuan pelanggaran administratif.

Selain itu, Bawaslu juga tidak mendapati laporan tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait syarat pendidikan.

Meski demikian, lembaga pengawas pemilu tersebut sempat menerima sejumlah laporan lain yang berkaitan dengan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Salah satu laporan yang diterima pada 20 November 2023 mempersoalkan penetapan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu.

Laporan tersebut tidak diregistrasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan materiil yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak yang mengajukan permohonan sengketa tersebut antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Para pemohon sebelumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Gibran karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan minimal.

Komisi Pemilihan Umum dalam sidang yang sama menegaskan bahwa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi seluruh ketentuan.