Wacana perubahan desain pemilu kembali mengemuka di lingkungan DPR seiring rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di Komisi II dalam waktu dekat.

Ahmad Doli Kurnia selaku Anggota Komisi II mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kembali dipisahkan dari jadwal serentak.

Politikus Partai Golkar tersebut menilai bahwa pemilu serentak selama ini membuat konsentrasi masyarakat terbelah di dalam bilik suara.

Banyaknya jenis surat suara dan materi kampanye secara bersamaan dikhawatirkan membuat para pemilih kurang fokus terhadap figur yang mereka tentukan.

Selain itu, Doli berpandangan bahwa pemilihan presiden secara serentak berpotensi kehilangan legitimasi akibat penggunaan syarat perolehan suara legislatif dari lima tahun sebelumnya.

Jarak waktu yang cukup panjang tersebut dinilai bisa memicu ketidaksesuaian antara aspirasi partai politik dan pasangan calon presiden yang diusung saat kontestasi berlangsung.

Alasan ketiga dari usulan pemisahan ini adalah untuk meringankan beban kerja para petugas yang menjadi penyelenggara pemilu di lapangan.

Berbagai isu strategis terkait RUU Pemilu kini mulai menjadi bahan pembicaraan lintas fraksi di parlemen setelah sebelumnya opsi ambang batas sempat menjadi sorotan.