Wacana ambang batas pencalonan presiden yang minimal didukung dua fraksi di DPR kembali mencuat di ruang publik.

Topik ini mengemuka di tengah dinamika pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang resmi menghapus syarat presidential threshold.

Sebelumnya, aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Majelis Hakim Konstitusi menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Gugatan tersebut diajukan oleh empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Para pemohon mendalilkan adanya distorsi representasi akibat penggunaan suara pemilu legislatif sebelumnya untuk pencalonan presiden periode berikutnya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tetap memperhitungkan karakteristik sistem multipartai yang dianut di Indonesia.

Lembaga peradilan tersebut memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional.

Langkah ini bertujuan agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terlalu banyak.

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon.

Pengusulan tersebut tidak lagi didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara nasional.

Partai politik juga dapat bergabung sepanjang koalisi tersebut tidak menimbulkan dominasi berlebihan.

Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon akan menghadapi sanksi berupa larangan mengikuti pemilu berikutnya.

Perumusan aturan baru ini juga diwajibkan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.