Sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap aturan terkait perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka meminta aturan tersebut diuji karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat di lapangan.

Gugatan Pasal UU LLAJ

Terbaru, seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa menggugat aturan yang mengharuskan pemilik membuat SIM baru.

Aturan tersebut mewajibkan pembuatan SIM baru jika terlambat memperpanjang masa berlaku dokumen.

Ia meminta SIM yang sudah habis masa berlakunya tetap bisa diperpanjang selama belum melewati masa tenggang satu tahun.

Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026 itu menguji Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional.

Jangkung menyampaikan perbaikan permohonan dalam persidangan secara daring yang berlangsung pada Senin.

Sebelumnya, seorang ASN berprofesi sebagai guru bernama Ahmad Royani juga mengajukan gugatan serupa.

Ia mempermasalahkan kewajiban membuat SIM baru meski masa berlaku dokumen hanya telat sehari saja.

Ahmad mengaku mengalami kerugian hak konstitusional akibat ketiadaan masa tenggang dalam aturan perpanjangan.

Dalam gugatannya, ia menceritakan penolakan perpanjangan SIM karena terlambat selama tiga hari.

Keterlambatan terjadi karena ia sedang sibuk menyusun asesmen sumatif bagi para siswa di sekolah.

Akibat keterlambatan administratif tersebut, ia harus mengikuti seluruh proses penerbitan SIM baru dari awal.

Lima mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya juga pernah menggugat pasal yang sama ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka menilai syarat tes kesehatan dan psikologi dalam perpanjangan SIM sering kali menjadi formalitas.

Namun, hakim menolak permohonan yang diajukan oleh kelompok mahasiswa tersebut pada sidang putusan.