Anggota DPR-RI Komisi 13 Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan agar membuka informasi secara transparan.

Desakan tersebut berkaitan dengan pembebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi yang terjerat kasus pencabulan santriwati.

Menurut Rieke, Kemenimipas belum mengungkap secara terbuka kepada publik mengenai rincian pengurangan masa hukuman atau remisi yang diberikan.

Ia meminta pihak kementerian membeberkan total remisi, waktu pemberian, dasar pengurangan, serta instrumen asesmen tingkat risikonya.

Selain itu, Rieke juga menyampaikan kekecewaannya karena informasi pembebasan tersebut tidak diberitahukan kepada pihak korban.

Ia menyebutkan bahwa korban yang berada dalam perlindungan LPSK dilaporkan sama sekali tidak mendapat informasi mengenai pembebasan Bechi.

Desakan Audit dan Transparansi Data

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebut memiliki pandangan serupa bahwa informasi pembebasan terpidana merupakan hak korban.

Namun, Kemenimipas menyatakan pemberitahuan tidak diperlukan karena status Bechi saat ini masih berada dalam pembebasan bersyarat.

Perbedaan pandangan ini dinilai harus bisa dijelaskan tanpa melenyapkan hak korban atas faktor keamanan dan informasi.

Dalam kesempatan yang sama, Rieke mendesak Ditjen Pemasyarakatan agar membuka peta nasional pelaku kekerasan seksual di seluruh lapas.

Data pemidanaan tersebut harus dibuka secara transparan guna kepentingan pengawasan oleh DPR dan juga publik.

Khusus untuk kasus Bechi, ia meminta dilakukan audit menyeluruh serta rincian remisi dan asesmen risiko sejak Agustus 2025.

Ia juga menegaskan agar negara tidak hanya menghitung pengurangan pidana pelaku, tetapi juga memperhitungkan risiko yang ditanggung korban.

Sebelumnya, Bechi divonis dengan hukuman tujuh tahun penjara setelah menjalani proses hukum dalam kasus pelecehan santriwati.