Ketua DPP PDIP Said Abdullah meluruskan wacana syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya disebut harus diusung oleh minimal dua fraksi parlemen.

Menurut Said, diskusi terkait RUU Pemilu di DPR semestinya mengarah pada dukungan dua partai peserta pemilu. Semua partai yang lolos verifikasi KPU bisa mengajukan pasangan calon.

Respons PAN dan PKS Terkait Wacana Dukungan Partai

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan persetujuannya terhadap wacana pencalonan presiden oleh minimal dua partai peserta pemilu.

Ia meyakini hal itu sesuai putusan MK.

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menilai opsi syarat pencalonan presiden oleh minimal dua partai sah-sah saja. Penormaan alternatif tersebut merupakan domain pembentukan undang-undang oleh DPR bersama pemerintah.

Usulan Batas Atas Jumlah Pasangan Calon

Di sisi lain, Fraksi PDIP di DPR mengusulkan batas atas jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui RUU Pemilu.

Usulan ini merespons wacana syarat pencalonan paslon yang boleh diusulkan minimal dua partai peserta pemilu.

Menurut anggota Fraksi PDIP Deddy, jika syarat tersebut dimaksudkan sebagai batas bawah, maka perlu ada batas atas agar jumlah pasangan calon tidak lebih dari empat.

Dengan menghitung total delapan fraksi di DPR, potensi hanya ada dua paslon di pilpres masih bisa terjadi karena mayoritas merupakan koalisi pendukung pemerintah.

Fraksi PDIP menilai kewajiban dukungan minimal dari partai politik dapat diterima agar pasangan calon yang memenangkan pilpres memperoleh dukungan yang memadai di parlemen.

Oleh karena itu, batasan maksimal persentase dukungan diperlukan agar tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Melalui putusan nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan ambang batas pencalonan bertentangan dengan UUD 1945.

MK meminta DPR untuk menghapus total ketentuan tersebut guna membuka ruang bagi calon alternatif serta menghindari polarisasi kuat di tengah masyarakat.