Wacana syarat pencalonan presiden yang mengharuskan dukungan minimal dari dua partai politik pemilik kursi di DPR menuai kritik tajam.

Kebijakan tersebut dinilai tidak berdasar, melanggar konstitusi, serta berpotensi merusak iklim demokrasi jelang pelaksanaan pemilu mendatang.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan aturan itu menabrak putusan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang penuh untuk membatalkan wacana tersebut jika terbukti melanggar hak konstitusional warga negara.

Jamiluddin merujuk pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang secara tegas membatalkan ketentuan presidential threshold.

Seluruh partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak penuh untuk mengusulkan pasangan calon tanpa terikat batas minimal.

Pemaksaan aturan ini diyakini akan memicu krisis konstitusi dan bentuk pembangkangan hukum terhadap peradilan.

Hasil Pemilihan Presiden berisiko tidak sah karena dilandasi oleh aturan main yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MK.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan delegitimasi terhadap presiden dan wakil presiden terpilih.

Wacana ini pertama kali menjadi sorotan publik usai Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengungkap usulan mekanisme baru pencalonan.