Pemerintah memastikan hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tetap akan diberikan.

Proses tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan mengabaikan hak wajib pajak.

Restitusi akan diproses apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dibuktikan sesuai aturan.

Manajemen restitusi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada oleh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan proses pengembalian dilakukan secara selektif dan terukur.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan tidak ada kebijakan untuk menahan restitusi pajak.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak juga dipastikan tidak dialihkan menjadi surat utang atau obligasi.

Restitusi tetap diproses asalkan wajib pajak mampu menunjukkan dokumen dan transaksi yang valid.

Seluruh transaksi yang membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak pasti akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Pertimbangan kepatuhan serta pemenuhan persyaratan yang ketat menjadi bagian penting dalam setiap proses pengembalian dana tersebut.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan nasional demi kepentingan wajib pajak.