Kasus peredaran uang dolar Singapura palsu senilai 340 ribu atau setara Rp4,7 miliar dinilai sebagai bentuk kejahatan berat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Rizki Faisal pada Jumat.

Rizki menjelaskan bahwa pelaku dalam perkara ini dapat dijerat menggunakan Pasal 374 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun serta denda Rp5 miliar.

Aparat kepolisian diminta agar tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan saja.

Penyidik juga didorong untuk mengungkap sumber, jaringan pemasok, hingga lokasi produksi uang palsu tersebut.

Polres Tangerang Selatan sebelumnya telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan memeriksa enam orang saksi.

Divisi Hubungan Internasional Polri turut berkoordinasi dengan Kepolisian Singapura terkait investigasi terhadap seorang WNI.

Penetapan tersangka dinilai perlu segera dilakukan oleh kepolisian agar proses penyidikan dapat bergerak lebih jauh dan membongkar mata rantai peredaran uang palsu.

Dengan status hukum yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengembangkan perkara untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Perkara dugaan peredaran uang palsu ini awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juli 2026 sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan.

Status penanganan perkara tersebut kemudian resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2026.

Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak enam orang saksi serta terus mendalami keterangan dari pihak-pihak lain yang terkait.

Selain itu, Divisi Hubungan Internasional Polri juga aktif berkoordinasi dengan Kepolisian Singapura guna menelusuri status investigasi terhadap seorang Warga Negara Indonesia di negara tersebut.