Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat menyoroti rencana penerapan ambang batas parlemen sebesar 5 persen yang dinilai bertentangan dengan putusan hukum.

Kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Ketua Umum GKSR Said Iqbal menyatakan bahwa putusan tersebut harus dipahami secara utuh oleh pembentuk undang-undang.

Menurut Said, perubahan norma tersebut mencakup opsi penghapusan aturan ambang batas parlemen secara keseluruhan.

Jika aturan tetap ingin diberlakukan, besaran angka ambang batas harus diperkecil agar tidak melanggar ketentuan.

Ia menuturkan bahwa ambang batas 4 persen pada Pemilu 2019 telah membuat hampir 13,6 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi.

Jumlah suara yang tidak terkonversi tersebut meningkat menjadi lebih dari 17,3 juta suara pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Kenaikan angka ambang batas menjadi 5 persen dinilai berpotensi memperbesar jumlah suara sah yang terbuang.

Kondisi itu dinilai akan membuat disproporsionalitas hasil pemilihan umum menjadi semakin tinggi.

Rencana kenaikan tersebut juga dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

GKSR kemudian menawarkan tiga alternatif solusi terkait wacana pengaturan ambang batas parlemen.

Alternatif pertama adalah menghapus aturan ambang batas parlemen dari regulasi yang berlaku.

Alternatif kedua yaitu menetapkan ambang batas berdasarkan jumlah suara sah partai politik di setiap daerah pemilihan.

Sementara itu, alternatif ketiga adalah tetap menggunakan perhitungan suara nasional dengan menurunkan ambang batas menjadi 1 persen.