Usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen yang disepakati oleh koalisi partai pemerintah mendapat penolakan keras.

Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa wacana menaikkan angka tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi justru mengamanatkan agar ambang batas parlemen berada di bawah angka 4 persen.

Delapan partai yang tergabung dalam gerakan tersebut meliputi Hanura, Perindo, PPP, PKN, Ummat, PBB, Partai Buruh, dan Berkarya.

Said Iqbal menyampaikan pernyataan penolakan tersebut saat dikonfirmasi pada hari Kamis tanggal 17 September.

Alih-alih menaikkannya, kelompok partai nonparlemen secara kolektif mengusulkan agar ambang batas diturunkan menjadi 1 persen.

Said juga mengingatkan adanya amanat Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pelibatan partai nonparlemen dalam pembahasan perubahan nilai.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Ummat, Ansufri Sambo, turut mengkritik cara elite politik dalam menentukan angka 5 persen.

Sambo menegaskan bahwa besaran ambang batas tidak boleh lahir sekadar dari kompromi politik antarelite.

Perubahan sistem pemilu harus memiliki dasar metodologis serta argumentasi akademik yang kuat secara terbuka.

Partai Ummat menolak usulan tersebut apabila ditetapkan tanpa simulasi terbuka mengenai dampaknya terhadap suara rakyat.

Wacana kenaikan ambang batas ini pertama kali terungkap dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Sugiono membenarkan adanya pertemuan tertutup para ketua umum partai koalisi pemerintah untuk membahas poin RUU Pemilu.

Partai Gerindra diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan elite koalisi tersebut.

Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan sepihak untuk mengubah ambang batas dari 4 persen menjadi 5 persen.

Sugiono mengklaim bahwa partai-partai koalisi yang hadir, termasuk Golkar dan PKS, sepakat dengan usulan tersebut.