Potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun membuat Indonesia memiliki modal besar untuk lepas dari ketergantungan bahan bakar minyak.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya atap hadir sebagai jawaban realistis bagi rumah tangga dalam mendorong transisi energi bersih.

Namun, adopsi panel surya rumahan justru kerap dipandang sebagai barang mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu saja.

Tantangan Regulasi dan Status Sosial

Dosen Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yun Prihantini Mulyani, menyoroti dinamika pemanfaatan PLTS atap di tanah air.

Diskusi energi surya di Indonesia masih berkutat pada ketidakpastian regulasi yang membuat sistem tanpa baterai kurang menarik.

Kelebihan pasokan listrik dari warga kini juga tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurang tagihan bulanan PLN.

Akibatnya, sebagian masyarakat memasang panel surya bukan demi aksi iklim, melainkan demi gengsi status sosial.

Alasan lain penggunaannya mencakup upaya menghindari pemadaman bergilir serta keinginan menekan tagihan listrik.

Kesenjangan Akses dan Pengelolaan Limbah

Penerapan teknologi ini dinilai masih menyisakan celah lebar karena belum menjangkau warga berpenghasilan rendah.

Padahal, sistem berbasis komunal punya potensi besar seperti yang diuji di Kampung Terban dan wilayah pesisir.

Selain biaya awal yang mahal dengan masa balik modal mencapai 10 tahun, layanan perawatan juga masih sangat terbatas.

Indonesia bahkan belum memiliki industri daur ulang limbah panel surya yang terintegrasi dari hulu ke hilir.