Atmosfer di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung belakangan ini diwarnai oleh ketegangan yang mendalam. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bandung, Nurmajayani, mendadak menjadi sorotan tajam publik setelah kediaman dan kantornya didatangi oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan korban kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS).

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Para korban, yang sebagian besar adalah vendor dan mitra kerja, datang dengan membawa beban emosional dan tuntutan keras akan kepastian hukum. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan perkara dugaan korupsi dalam proyek pengadaan ayam boneless (ayam tanpa tulang) yang telah menjerat banyak pihak ke dalam kesulitan finansial.

Momen ini menjadi ujian berat bagi Nurmajayani, yang tampak tegar menghadapi sejumlah korban yang menyampaikan keberatan, kekecewaan, dan tuntutan mereka secara emosional di depan kantor kejari.

Jeritan Para Vendor dan Tuntutan Keadilan yang Mendesak

Di balik aksi demonstrasi tersebut, tersimpan kisah pilu tentang dampak riil dari sebuah dugaan penyimpangan proyek negara. Para vendor yang tergabung dalam aksi tersebut mengaku menjadi pihak yang paling menderita akibat kegagalan sistem dalam proyek ini.

Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan likuiditas dan kerugian materiil yang signifikan karena tagihan pengadaan barang yang seharusnya dibayarkan oleh PT BDS justru mangkrak. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke jalan, menyuarakan protes, dan menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan usaha mereka.

Desakan yang mereka bawa sangat jelas: aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, diminta untuk tidak hanya memproses kasus ini secara prosedural, tetapi juga memberikan transparansi penuh mengenai perkembangan perkara serta memastikan pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab mendapatkan sanksi setimpal.