Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti jumlah batalyon TNI yang saat ini masih lebih sedikit daripada total kabupaten di Indonesia.

Menurut asumsi penempatan satu satuan di setiap wilayah kabupaten, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI secara langsung.

Prabowo menilai keterbatasan kehadiran aparat keamanan di berbagai daerah turut memicu terjadinya persoalan pengawasan atas kekayaan alam nasional.

Kondisi tersebut membuat aksi pelanggaran hukum seperti illegal logging, illegal mining, hingga pembukaan kebun liar berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, penambahan kekuatan militer dianggap penting untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara mampu menjangkau seluruh wilayah.

Luasnya wilayah nusantara serta jumlah penduduk yang besar menuntut adanya penguatan unsur pertahanan secara merata demi menjaga kedaulatan.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia termasuk salah satu yang paling kecil di kawasan ASEAN.

Belanja pertahanan negara tercatat masih berada di bawah angka 2 persen dari produk domestik bruto dan berlangsung selama beberapa dekade.