Pemprov DKI mengingatkan warga Jakarta agar segera melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum batas akhir.

Masyarakat masih mempunyai sisa waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.

Wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas potongan pokok sebesar 5 persen pada periode tersebut.

Fasilitas potongan ini berlaku secara otomatis ketika wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban tahun pajak 2026.

Apabila pembayaran dilakukan setelah 30 September 2026, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif sebesar 1 persen setiap bulan.

Kebijakan ini disiapkan untuk membantu masyarakat menuntaskan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan.

Pemprov DKI juga menyediakan fasilitas keringanan bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan dari tahun 2021 hingga 2025.

Informasi lengkap mengenai kebijakan tunggakan tersebut dapat diakses melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Warga dapat memanfaatkan berbagai pilihan kanal pembayaran seperti internet banking serta e-commerce mitra pemerintah.

Berbagai metode tersebut memungkinkan warga menyelesaikan pembayaran dari mana saja tanpa mendatangi kantor pelayanan pajak.

Wajib pajak diminta memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2026 sebelum melakukan pelunasan.

Penerimaan dari sektor PBB-P2 sangat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di Jakarta.