Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan resmi memecat salah satu kadernya menyusul kunjungan politik yang dilakukan ke kota Solo.

Mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya, Achmad Hidayat, dijatuhi sanksi pemberhentian per 4 September 2026.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto.

Melalui surat keputusan itu, seluruh hak serta kewenangan Achmad sebagai kader dicabut secara mutlak.

Ia secara tegas dilarang menggunakan nama, lambang, logo, simbol, maupun atribut apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

Pemicu utama sanksi ini berawal dari kunjungan Achmad ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo pada Juli lalu.

Pasca-kunjungan tersebut, ia menyampaikan permintaan terbuka agar partai mempertimbangkan rehabilitasi keanggotaan Jokowi di PDIP.

Dewan Pimpinan Pusat menilai langkah itu berada di luar kewenangan dan dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan berat.

Kendati demikian, Ketua DPP Said Abdullah menegaskan bahwa pemecatan tidak semata-mata karena sowan ke Jokowi.

Said menyebutkan terdapat banyak pelanggaran lain yang dilakukan oleh kader bersangkutan dan telah melalui proses klarifikasi.

Komite Etik dan Disiplin membuktikan adanya serangkaian pelanggaran etik lain seperti penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, kader tersebut juga terbukti melakukan penguasaan dokumen partai tanpa izin yang sah.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai sanksi tegas ini mempertebal situasi komunikasi politik yang belum berkesudahan.

Menurut Adi, ruang dialog dan islah politik antara partai berlambang banteng dengan Jokowi kini semakin tertutup rapat.