Kementerian Dalam Negeri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun untuk tahun 2027.

Usulan tersebut diajukan untuk mendukung sejumlah pelaksanaan tugas strategis nasional.

Berdasarkan pagu indikatif 2027 senilai Rp5,64 triliun, total kebutuhan anggaran kementerian ini tembus Rp10,93 triliun.

Fokus Kebijakan dan Tugas Strategis Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arah kebijakan kementerian pada tahun tersebut.

Kebijakan difokuskan pada pengawalan program prioritas nasional dan penguatan pemerintahan daerah.

Selain itu, fokus diarahkan pada administrasi kependudukan dan transformasi digital pemerintahan.

Realisasi anggaran kementerian ini hingga 14 September 2026 telah mencapai Rp4,36 triliun.

Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total pagu senilai Rp6,86 triliun.

Penyampaian itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta.

Sepanjang 2026, kementerian juga menjalankan tugas percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera.

Tito bertindak sebagai Ketua Satgas untuk memastikan proses pemulihan berjalan lancar.

Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur juga melibatkan layanan administrasi kependudukan.

Direktorat Jenderal Kependudukan memberikan layanan jemput bola bagi warga terdampak bencana.

Penerbitan dokumen kependudukan pengganti di Sumatera mencapai lebih kurang 59 ribu layanan.

Sementara itu, layanan dokumen bagi warga terdampak gempa di NTT tercatat sebanyak 11.225 layanan.

Kementerian turut mengendalikan inflasi daerah yang berada dalam target pemerintah.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan mencatat realisasi anggaran mencapai Rp266,6 miliar.