Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati petunjuk adanya pihak lain yang terindikasi terlibat dalam perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Lembaga antirasuah tersebut memfokuskan penelusuran pada pergerakan dana senilai Rp300 juta serta Rp106,3 miliar yang digelontorkan PT Summarecon Agung Tbk kepada sejumlah pihak terkait.

Penyidik berencana mengikuti jejak aliran uang tersebut untuk memastikan apakah aliran dana hanya berhenti pada delapan tersangka yang telah ditahan atau merambah pihak lain.

Empat dari total delapan tersangka yang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut diduga merupakan orang kepercayaan dari Menteri Nusron Wahid.

Para tersangka pemberi suap dijerat dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku terkait penyuapan.

Peluang Pemeriksaan Menteri dan Konstruksi Perkara

KPK membuka peluang untuk memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyusul keterlibatan sejumlah orang kepercayaannya dalam pusaran kasus suap ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan penegakan hukum yang efektif.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik terus mematangkan strategi untuk membongkar perkara secara tuntas melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, serta pelarangan bepergian ke luar negeri.

Adapun empat tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid meliputi Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Sementara itu, empat tersangka lainnya yang turut ditahan mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.