Istana menegaskan sikap resmi terkait dugaan masalah hukum yang melibatkan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pernyataan itu disampaikan merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah mendalami dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah mengamankan belasan orang dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penyidik KPK menyatakan pendalaman kasus ini masih terus bergulir seiring dimulainya penerbitan Surat Perintah Penyidikan.

Perkembangan Penyidikan dan Daftar Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya mengungkapkan bahwa pendalaman keterlibatan pihak tertentu dilakukan menyusul ditetapkannya sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebutkan bahwa kegiatan tangkap tangan memiliki keterbatasan waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum awal.

Oleh karena itu, pengembangan penyidikan lanjutan masih terus dilakukan oleh tim penyidik untuk mengurai konstruksi perkara secara menyeluruh.

Dalam perkara rasuah terkait pengurusan hak atas tanah ini, lembaga antirasuah telah mengamankan sebanyak 19 orang di wilayah Jabodetabek.

Dari jumlah tersebut, delapan orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari pertama hingga awal Oktober 2026.