Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara sengaja memasang target pendapatan daerah lebih tinggi untuk mendorong kinerja pemerintah.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh bekerja dengan mencari posisi aman dalam menjalankan tugasnya.

"Kenapa? Pemimpin tidak boleh cari aman.

Kalau jadi pemimpin jangan pernah cari aman," ujar Dedi saat berpidato di hari jadi Kabupaten Karawang.

Ia membedakan pola ini dengan kebiasaan umum pemimpin daerah yang memasang target rendah agar lebih mudah tercapai.

Sebagai contoh, jika potensi pendapatan mencapai Rp11 triliun, ia justru berani memasang target hingga Rp13 triliun.

Dedi juga membantah anggapan bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami defisit hingga Rp5,7 triliun.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut muncul karena target anggaran yang dipasangnya memang lebih tinggi dan belanja belum seluruhnya dilaksanakan.

"Jawa Barat defisit Rp5,7 triliun? Tidak.

Target anggaran harusnya hanya Rp27 triliun, saya bikin Rp31 triliun," katanya.

Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran, kekurangannya tercatat sekitar Rp3,4 triliun.

Namun, Pemprov Jabar masih memiliki hak Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan pemerintah pusat sebesar Rp4 triliun.

"Jadi kalau sekarang kurang Rp3,4 triliun, kita ada tagihan Rp4 triliun, kita itu masih surplus Rp600 miliar," jelas Dedi.

Ia menekankan persoalan tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja pendapatan atau salah kelola keuangan.

Dedi mengklaim pembangunan di Jawa Barat justru meningkat sepuluh kali lipat dibanding anggaran sebelumnya.

Selain itu, ia menyoroti daerah penghasil pendapatan seperti Karawang dan Bekasi yang seharusnya memperoleh manfaat pembangunan lebih besar.

Selama ini, daerah industri menanggung dampak aktivitas perusahaan, namun penerimaan pajak langsung masuk melalui kantor pusat di luar daerah.

Ia mengaku telah meminta tim mengkaji aspek hukum terkait pembagian pajak agar daerah mendapatkan porsi yang lebih adil.