Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan keresahannya dalam rapat di Komisi II DPR pada Selasa (15/9).

Sherly menyampaikan keluhannya terkait nasib ribuan hektare Tanah Objek Reforma Agraria di wilayahnya.

Ia mengaku tidak kunjung menerima kepastian dari Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid.

Kementerian tersebut belum memberikan hasil atas 16 ribu hektare tanah yang telah diusulkan sejak akhir 2025.

Ketua Komisi II Rifqinizami Karsayuda lantas merespons keresahan tersebut dalam rapat bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Rifqi menyebut bahwa Gubernur Maluku Utara tersebut telah terkena pemberian harapan palsu selama satu tahun.

Sherly menambahkan bahwa sebanyak 60 persen penduduk di Maluku Utara berprofesi sebagai petani.

Namun, kondisi mereka terbentur kepemilikan lahan sehingga keberlanjutan hasil panennya terancam.

Sherly mendorong penguatan kewenangan Gugus Tugas Reformasi Agraria di daerah.

Ia merasa hanya diberikan tanggung jawab sebagai ketua tanpa memiliki kewenangan untuk mengeksekusi.

Total terdapat 36,2 ribu hektare TORA di Maluku Utara dengan 32 persen di antaranya sudah diredistribusi.

Sementara itu, sisanya yang mencakup 24.500 hektare atau 68 persen masih belum selesai.

Pihak ATR/BPN sebelumnya menyebutkan bahwa eksekusi tersebut berada di bank tanah sebelum menjadi hak pengelolaan.

Sherly menegaskan bahwa dirinya tidak hanya membutuhkan tanggung jawab, melainkan juga kewenangan penuh.