Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penerbitan aturan tertulis yang akan mengatur soal budaya sound horeg.

Budaya tersebut terus menuai polemik di tengah masyarakat luas akhir-akhir ini.

Menurut Tito, pemerintah lintas sektor harus duduk bersama untuk merumuskan kebijakan terkait aktivitas tersebut.

Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa sound horeg bisa memberikan dampak yang mengganggu kesehatan.

Tito menyampaikan perlunya rapat bersama lintas instansi seperti Kementerian Kesehatan, Komdigi, dan Polri.

Pernyataan itu merespons gelaran sound horeg dalam acara Simbang Kulon Night Carnival di Pekalongan.

Kegiatan tersebut sempat menjadi sorotan publik karena menampilkan penampakan yang memicu perdebatan.

Meski mengaku belum mendengar secara rinci soal festival itu, Tito menilai sound horeg memang perlu diatur.

Aktivitas di ruang publik yang menggunakan pengeras suara dengan desibel tertentu harus dilarang jika mengganggu kesehatan.

Kendati demikian, bentuk produk hukum yang akan dipakai masih perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah.

Bentuk aturan tersebut bisa berupa undang-undang ataupun peraturan lain yang berada di bawahnya.

Tito menilai hingga saat ini belum terdapat aturan spesifik yang secara khusus mengatur batas desibel penggunaan suara.

Sejauh ini, kegiatan publik hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Prinsip utama undang-undang itu adalah larangan mengganggu ketertiban umum serta ancaman terhadap persatuan.

Hal itu disampaikan oleh Tito usai menghadiri rapat di Komisi II DPR pada hari Selasa.